Diskusi Reformasi Jilid II,Melawan Tirani Algoritma, Merajut Kembali Tenun Reformasi
lihatfoto.com (Semarang) – Tajamnya gagasan dan paparan. Di sudut ruang publik yang riuh, di kafe kopi, Kawasan Veteran Semarang, sekelompok anak muda, akademisi, hingga budayawan berkumpul bukan sekadar untuk melepas penat. Mereka sedang merajut kembali tenun kebangsaan yang belakangan terasa kian renggang.
Melalui forum diskusi bertajuk Bicara Merdeka: Reformasi Jilid II yang diinisiasi oleh RMOLJateng, ruang itu disulap menjadi panggung dialektika yang merdeka. Sebuah ikhtiar untuk mengevaluasi arah kompas republik, menguliti kebijakan penguasa, dan menakar kembali taji masyarakat sipil.
Di era di mana jempol lebih cepat bertindak daripada logika, informasi sering kali datang dalam bentuk potongan-potongan emosional yang memecah belah. Fenomena inilah yang disoroti oleh Waketum Luar Negeri EN Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Evantio Yudhistira. Di depan forum yang dipandu moderator Edhi Prayitno Ige tersebut, Evantio mengingatkan bahaya laten dari riak-riak digital.
“Kita harus melihat situasi secara objektif. Jangan sampai kita termakan algoritma atau emosi yang terus-menerus menampilkan keburukan. Kita harus melihat secara menyeluruh apa yang dilakukan negara saat ini,” ujar Evantio, dengan nada bertenaga
Evantio, persatuan nasional bukan slogan usang yang diteriakkan di atas podium, melainkan buah dari diskusi ilmiah yang sehat. Ia membayangkan sebuah gerakan organik yang mempertemukan mahasiswa, petani, hingga nelayan dalam satu barisan linear.
Gugatan terbesarnya malam itu mengarah pada jantung perekonomian bangsa: kedaulatan sumber daya alam. Evantio mendesak pulangnya marwah Pasal 33 UUD 1945 ke pangkuan Ibu Pertiwi.
“Selama ini kekayaan alam kita terlalu lama dieksploitasi oleh kepentingan imperialis dan oligarki. Momentum ini harus menjadi titik balik agar sumber daya bangsa bisa dinikmati untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya, disambut anggukan sepakat dari para audiens.
Ironi justru datang dari pembacaan sosiologis sang akademisi. Pengamat Politik Universitas Diponegoro (Undip), Nur Hidayat Sardini, melempar otokritik terhadap atmosfer intelektual di Kota Atlas. Menurutnya, Semarang hari ini tengah mengalami “dahaga” akan panggung-panggung pemikiran yang waras.
“Di Semarang masih sangat sedikit forum yang secara serius membedah komitmen kita terhadap perbaikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” ungkap Nur Hidayat.
Sebagai akademisi, Nur Hidayat tidak datang dengan penolakan buta, melainkan dengan pisau analisis yang presisi. Ketika membedah program anyar pemerintah, seperti Koperasi Merah Putih, ia memilih berdiri di garis moderat yang rasional. Bagi dia, kebijakan tidak melulu soal hitam atau putih, mendukung atau menolak.
“Bukan soal mendukung atau menolak, tetapi bagaimana tata kelola program itu diperbaiki. Harus jelas siapa sasaran penerima manfaat, bagaimana rekrutmen operatornya, serta bagaimana distribusinya agar tepat sasaran,” jelasnya gamblang.
Ia menggarisbawahi pentingnya melibatkan institusi akar rumput, seperti sekolah dan komunitas lokal, agar program tersebut tidak berakhir sebagai proyek menara gading.
Kritik tajam Nur Hidayat juga menyasar efektivitas anggaran negara, salah satunya dalam penanganan stunting. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada seremoni serapan anggaran, melainkan fokus pada substansi krusial.
Diskusi justru semakin memanas ketika Presiden BEM Polines Kevin Kurnia Priambodo dan budayawan Beno Siang Pamungkas ikut mengaduk pemikiran dalam ruang dialektika tersebut.
Bicara Merdeka: Reformasi Jilid II pada akhirnya bukan sekadar acara kumpul-kumpul biasa. Ia adalah sebuah refleksi mendalam bahwa merawat republik tidak bisa dilakukan dengan gerakan yang berjalan sendiri-sendiri secara parsial.
Dari sebuah kedai kopi di Semarang, sebuah pesan kuat dikirimkan ke pusat kekuasaan: bahwa rakyat belum tidur, dan nalar kritis masi tetap terjaga untuk mengawal Indonesia yang adil, sejahtera, serta berdaya saing.
lihatfoto.com